oleh

Bupati Buton Utara Disomasi Warga





BUTUR, INIKATASULTRA.com – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) yang akan membongkar pasar sore di Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu mendapat perlawanan. Pemilik lahan, Nurlani melayangkan somasi ke Bupati, Abu Hasan.

Nurlani melalui kuasa hukumnya, Apri Awo resmi menyerahkan langsung surat somasi itu ke staf Bagian Umum Setda Butur, Kamis (8/8/2019) kemarin.

“Kami juga sudah kirim tembusannya ke Gubernur dan Ombudsman perwakilan Sultra,” ungkap Apri Awo kepada wartawan, kemarin.

Kata dia, kliennya merupakan pemilik lahan seluas 1.938 meter persegi berdasarkan SHM No: 00092. Saat ini, sebagian dari lahan itu digunakan oleh pedagang di Kalibu untuk melaksanakan aktivitas pasar tradisional pada sore hari.

“Klien kami dan para pedagang lainnya tidak terima atas rencana Pemkab Butur yang akan membongkar pasar sore di Desa Kalibu pada 10 Agustus 2019 mendatang. Kami melihat, cara Pemkab menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Butur Nomor 51 tahun 2012 tentang RTRW telah mengabaikan asa keadilan dan manfaat,” jelasnya.

Menurut dia, penegakan Perda terkesan diskriminatif dan ‘tajam’ ke pasar tradisional di Desa Kalibu, namun ‘tumpul’ ke konglomerat Tempat Hiburan Malam yang diduga bertentangan dengan Perda Nomor 3/2017 tentang Ketertiban Umum.

“Selain itu, kalau Pemkab Butur benar-benar serius dan adil dalam menegakkan Perda Nomor 51 Tahun 2012 tentang RTRW, maka pasar Toko Modern di Desa Kalibu harus pula,” bebernya.

Dia menceritakan, Senin 27 Mei 2019 lalu Pemkab Butur melayangkan surat pertama yang mengingatkan pedagang agar meninggalkan pasar sore Kalibu dan kembali menempati pasar Mina-Minanga. Kemudian, Pemkab Butur kembali melayangkan surat kedua dengan permintaan nyaris sama pada Senin 29 Juli 2019.

“Rabu 7 Agustus 2019, klien kami kembali menerima surat pemberitahuan ke-3 dari Pemkab. Sedangkan, sehari sebelumnya terhadap perihal pembongkaran pasar di Desa Kalibu itu telah diadukan ke DPRD Butur. Tetapi, Hearing baru akan diagendakan, Pemkab Butur justru tetap ngotot berupaya untuk membongkar warung, meja dan sejenisnya yang ada diatas lahan klien kami,” urainya.

Atas sikap itu, tandas dia, pihaknya meminta Bupati Butur Abu Hasan segera mencabut surat pemberitahuan ke-3 dalam waktu 1×24 jam sejak menerima surat somasi.

“Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut diatas, Bupati tidak melaksanakannya, maka sudah beralasan cukup demi hukum untuk memproses masalah ini dalam tingkat proses hukum lebih lanjut,” tegasnya. (PS/IS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed