oleh

Empat Tersangka Baru e-KTP, Istilah ‘Uang Jajan’ Seret Maryam S Haryani



INIKATASULTRA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP.

Keempatnya adalah anggota DPR RI Miryam S. Hariyani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya.

Selain itu Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP dan PNS BPPT Husni Fahmi, dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.

Dalam penetapan tersebut, KPK juga mengungkap istilah ‘uang jajan’ yang digunakan Miryam S. Hariyani (MSH) dalam kasus tersebut.

“Tersangka MSH juga meminta uang dengan kode ‘uang jajan’ kepada Irman sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri yang menangani e-KTP,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Saut menjelaskan, Miryam Haryani diduga meminta uang jajan sebesar USD100 ribu kepada Irman untuk rekan-rekannya di Komisi II DPR RI.

Miryam mengklaim uang tersebut untuk kunjungan kerja dan diserahkan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

“Permintaan uang tersebut ia atasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses,” ucap Saut.

Menurut Saut, Miryam diduga telah menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto yang diduga terkait kasus korupsi e-KTP.

Penerimaan uang tersebut terjadi sepanjang 2011-2012.

“Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya USD 1,2 juta terkait proyek EKTP ini,” imbuhnya.

Keempatnya dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saut menambahkan, kasus korupsi e-KTP merupakan salah satu perkara dengan kerugian negara triliunan rupiah yang menjadi prioritas KPK.

Pada perkara ini, sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, negara dirugikan setidaknya Rp2,3 triliun.

KPK sendiri memulai pengungkapan kasus ini dari penetapan tersangka pertama Sugiharto pada April 2014 dan Irman pada September 2016.

“Persidangan perdana untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada Maret 2017,” ujar Saut.

Dalam perkara ini, KPK telah memproses delapan orang tersangka.

Tujuh diantaranya telah divonis bersalah di pengadilan tipikor dan satu orang sedang proses persidangan, yang terdiri dari tiga unsur yakni politisi, pejabat di Kemendagri dan swasta. (P1/IS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed