oleh

Tim Hukum Desak Jokowi Segar Selesaikan Kasus Novel Baswedan

 INIKATASULTRA.com – Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen kasus penyiraman air keras. Bersama surat itu pula, tim advokasi melampirkan draf Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan TGPF.

Mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, desakan ini muncul lantaran tim advokasi menilai penyidikan yang dilakukan Tim Teknis dari kalangan kepolisian mengalami kegagalan. Ia menyebut, tim tersebut gagal mengungkap pelaku serta aktor intelektual di balik penyerangan Novel guna tindak lanjut hasil penelusuran TGPF bentukan Polri.

“Kalau kemarin kan sudah ada penyidikan dari Polres, dari Polda, dari Mabes Polri. Kemudian ada tim bentukan yang dipimpin oleh langsung oleh Pak Kapolri. Kemudian ada tim teknis. Dari pembentukan itu semua sudah terbukti gagal, selama dua setengah tahun lebih,” ujar Alghiffari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Gambir, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Alghiffari menyatakan, pembentukan TGPF independen penting dilakukan lantaran diduga terdapat konflik kepentingan di tubuh tim yang telah bekerja. Pasalnya, kata dia, 53 dari total 65 anggota TGPF bentukan Polri berisi kalangan kepolisian.

Menurut dia, hal ini menimbulkan konflik kepentingan lantaran berdasarkan laporan hasil kinerja tim, diduga terdapat keterlibatan sejumlah jenderal kepolisian dalam kasus Novel.

“Kami berharap salah satu ide ataupun usulan dari kami adalah TGPF yang independen. Karena ketika tim bentukan yang kemarin kami juga pertanyakan ada conflict of interest, penyidik mayoritas 53 orang polisi yang ada di tim gabungan itu juga adalah penyidik yang dari awal terlibat dalam penyidikan kasus Novel dan terbukti gagal,” tutur Alghiffari.

Selain menyampaikan surat desakan pembentukan tim independen, tim advokasi juga menyertakan draf Keppres pembentukan tim TGPF. Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur yang tergabung dalam tim pengacara kasus Novel menyebut, penyertaan draf dilakukan agar memudahkan Presiden Jokowi untuk membentuk TGPF independen.

“Kami juga membantu pak presiden dengan mendraf (Keppres pembentukan TGPF independen). Kalau memang bapak di waktu-waktu ujung ini sibuk membuat draf, kami bantu buatkan draf keppresnya. Demikian mudah-mudahan Pak Jokowi, Mensesneg (Pratikno), lebih mudah untuk membentuk tim TGPF-nya,” ucap Isnur.

Ia juga meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja kepolisian selama ini terkait penanganan perkara Novel. Lantaran, hingga 2,5 tahun sejak Novel diserang pada 11 April 2017, belum ada titik terang.

“Dengan ini kami mendesak Pak Jokowi di ujung periode dan menjelang masuk periode kedua ungkap segera dan jangan kemudian berlarut-larut memberikan waktu lagi, waktu lagi, waktu lagi. Tetapi kemudian pelakunya tidak juga terungkap,” tegasnya.

Usai merampungkan penelusurannya, TGPF bentukan Kapolri memberikan rekomendasi berupa pembentukan tim teknis. Tim tersebut pun diberi tenggat waktu oleh Presiden Jokowi menyidik kasus Novel selama tiga bulan, sejak 19 Juli hingga 19 Oktober 2019.

Pegiat antikorupsi Saor Siagian menilai, apabila tim teknis tak dapat mengungkap pelaku penyerangan Novel, tim dapat dimaknai membangkang pada perintah presiden.

“Saya kira lebih baik kalau emang enggan mampu, kasih tau saja, ‘Saya enggan mampu’. Tapi jangan lupa juga dihalangi untuk membentuk tim independen,” ucap Saor.

Saor khawatir, terulangnya kegagalan dalam mengungkap kasus Novel berimbas pada kesan kepolisian tersandera oleh kepentingan segelintir elit. Karena, menurutnya, polisi bekerja atas dasar prinsip independensi tanpa bisa diintervensi oleh siapapun.

“Harus pertanggungjawabkan tiga bulan waktu yang diberikan oleh presiden. Saya pikir kalau tidak bisa memenuhi berarti membangkang kepada atasannya,” tutupnya. (FIN/IS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed