oleh

Polisi Penembak Mahasiswa Harusnya Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Setelah dilaksanakannya Gelar Perkara pada 7 November 2019 di Mabes Polri terkait peristiwa penembakan yang berujung kematian mahasiswa UHO, dapat menjadi pintu awal untuk menuju pada proses penyidikan dan penuntutan pada terduga pelaku penembakan terhadap almarhum Randi.

Tim Kuasa Hukum Keluarga almarhum Randi mengaku sangat mengapresiasi Tim Gabungan Mabes Polri yang telah bekerja dan berupaya mengungkap Terduga yang melakukan penembakan.

Namun, mereka memiliki pandangan lain terkait pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka Brigadir Polisi AM. Tersangka AM hanya disangka melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiyaan yang mengakibalkan kematian dan Pasal 359 Subsidair Pasal 360 ayat (1 dan 2) tentang kesalahan atau kelalaian.

“Pandangan kami, hal ini bertentangan dengan proses penyelidikan dimana Tersangka AM adalah salah satu dari 6 orang yang menjalani sidang disiplin karena terbukti membawa senjata api di pengamanan demonstrasi Tanggal 26 September 2019, berarti secara jelas tersangka AM adalah bagian dari nama-nama yang ada pada surat perintah pengamanan demo dan telah diinstruksikan oleh Kapolda Sultra dan Kapolres Kendari agar tidak: membawa senjata api ditempat pengamanan demo,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum Almarhum Randi, Apri Awo.

Menurutnya, dengan terbuktinya tersangka AM dalam sidang disiplin telah membawa sejata api, ini dapat memberi bukti petunjuk yang baru terhadap penerapan hukum pada Tersangka. Ia mengharapkan agar penyidikan terhadap tersangka AM dan penerapan hukumnya bukan saja pada penganiyaan dan kelalaian tetapi penerapan Pasal 355 KUHP tentang Penganiyaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 338 KUHP Tentang Pembunuhan dan 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana.

“Pasal itu seharusnya diterapkan agar kedepan dalam proses penuntutan lebih jelas dan memberikan kepastian hukum,” imbuhnya.

Tim Kuasa Hukum meminta kepada penyidik Mabes Polri, Kejaksaan Agung khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memperhatikan dalam penerapan hukum yang sesuai dengan pembuktian formil sebelum menuju pada pembuktian materil.

“Bahwa dengan adanya Tersangka dan telah dimulainya penyidikan terhadap perkara almarhum Randi, tim Kuasa Hukum meminta agar Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pemantauan selama proses penuntutan dalam perkara ini,” tukasnya. (RF)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed