oleh

Soal “Desa Hantu”, Bupati Konawe: Uangnya Masih Ada di Kas Daerah

KONAWE, INIKATASULTRA.com – Dugaan desa fiktif atau “desa hantu” di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergulir hingga ke level pemerintah pusat dan menjadi “konsumsi’ nasional. Lantaran diduga menerima dana desa miliaran rupiah.

Tak ingin informasi itu berkembang liar, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa segera meluruskan. Bupati Konawe dua periode itu menegaskan tak ada desa fiktif di wilayahnya. Kery justru kembali mempertanyakan pernyataan seperti apa desa fiktif yang dimaksud.

“Maksudnya fiktif itu apa. Itu dulu yang harus clear. Tiga desa itu ada kok. Tidak fiktif. Silakan cek. Tim gabungan dari Kemendagri silakan datang di Konawe. Nanti saya bawa langsung melihat desa itu ada atau tidak,” ungkap Kery Saiful Konggoasa saat diwawancara, di posko KSK-GTS di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Kamis (7/11/2019).

Tiga desa yang diduga fiktif di Konawe, lanjut Kery, yakni Desa Ulumeraka di Kecamatan Lambuya, Desa Morehe dan Desa Uepai yang berada di wilayah Kecamatan Uepai. Ia merinci, Desa Ulumeraka tidaklah fiktif. Hanya saja, nama desa itu persis sama dengan nama salah satu desa yang ada di Kecamatan Onembute. Barangkali, lanjutnya, terjadi human erorr dalam proses registrasi desa tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa

“Saya tidak mau berandai-andai siapa yang salah. Biar fakta yang berbicara. Yang jelas, desanya ada dan bukan desa siluman atau desa fiktif,” tegasnya.

Lalu, soal Desa Morehe di Kecamatan Uepai. Desa itu juga tidak fiktif dan mempunyai perangkat desa, wilayah serta syarat-syarat lain diakuinya suatu desa. Hanya saja, saat pemekaran Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), desa yang dulunya masuk Kabupaten Konawe itu berpindah menjadi desa di Kabupaten Koltim.

“Ini yang mau kita sanggah di pusat. Jelas sekali Desa Morehe masih masuk dalam titik koordinat Kabupaten Konawe,” papar Kery.

Sedangkan Desa Uepai, termasuk satu dari 56 desa yang diusulkan mekar sesuai Perda Nomor 7 tahun 2011. Namun dalam perjalanannya, Desa Uepai malah menjadi kelurahan dan bukan lagi desa. Sehingga, otomatis tidak boleh menerima dana desa (DD) sebab tidak dibenarkan Undang-undang.

Terkait transfer dana pusat kepada tiga desa itu sejak 2015 hingga 2019, Kery mengatakan, Kemendagri yang lebih tahu mengenai hal itu. Sebab, pemkab Konawe hanya sebatas mengurus administrasi dan pengusulan ke pusat. Layak atau tidaknya diberikan transfer, pusat yang tentukan.

“Uangnya (dana desa) masih ada di kas daerah. Kita tidak salurkan ke tiga desa yang dimaksud itu. Kita simpan dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Konawe. Kalau diminta, Pemkab Konawe siap mengembalikan dana itu ke kas negara,” tandas Ketua Harian DPW PAN Sultra itu.

Senada dengan Bupati Kery, Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara mengatakan dikategorikan desa fiktif itu jika pemerintahannya tidak ada, dan wilayahnya tidak punya penduduk. Desa Morehe diklaim fiktif karena bias dari pemekaran Kabupaten Kolaka Timur. Desa yang berada di wilayah koordinat Kabupaten Konawe berpindah ke wilayah koordinat yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. “Ini sesuai hasil pemeriksaan inspektorat Sultra,” ujarnya.

Selain itu, Desa Ulumeraka tercatat di Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe. Yang diklaim ada desa kembar (ganda) berada di Kecamatan Uepai. Selanjutnya, Desa Uepai yang dimaksud adalah Kelurahan Uepai.

“Sehingga tidak boleh dikucurkan dana karena berstatus kelurahan. Bukan desa. Sejak 2015, Pemkab Konawe sudah menghentikan penyaluran dana desa di tiga desa tersebut sebesar Rp 5 miliar lebih. Uang ini masih di kas daerah,” kata Gusli.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan mengungkapkan yang dimaksud fiktif adalah kesalahan administrasi dalam penetapan sebagai desa.

“Ada perda yang sebenarnya tidak menetapkan untuk desa-desa tersebut. Ditengarai, di perda itu ada kekeliruan,’’ jelas Nata saat ditemui di kompleks parlemen kemarin (6/11).

Nata menjelaskan perihal desa-desa tersebut bisa lolos menjadi wilayah administratif. Pertama, perda yang menaungi pembentukan empat desa itu terbit pada 2011. Jauh sebelum terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketika didaftarkan ke Kemendagri, desa-desa itu langsung disetujui karena ada dasar hukum berupa perda.

Dalam perjalanannya, lanjut Nata, mungkin tidak ada pelayanan di desa-desa itu sehingga memunculkan pengaduan dari masyarakat. Bisa jadi, salah satunya karena jumlah penduduk yang sedikit.

“Ada satu desa yang ternyata jumlah penduduknya hanya tujuh kepala keluarga,” ungkapnya.

Sebelum terbitnya UU Desa, kondisi itu dimungkinkan lantaran jumlah penduduk tidak menjadi kriteria pembentukan desa. Nata berharap publik tidak buru-buru menyimpulkan bahwa sebuah wilayah adalah desa fiktif. Sebab, secara de facto, wilayahnya ada. Yang menjadi persoalan, apakah secara hukum pembentukan desa tersebut sudah benar.

Sebelum UU Desa terbit, jumlah desa mencapai 69 ribuan. Saat ini jumlahnya sekitar 74 ribu. Ada sekitar 5 ribu desa baru yang pembentukannya disetujui Kemendagri berdasar aturan UU Desa. Nata berjanji segera mengumumkan bila Kemendagri sudah menyimpulkan desa di Konawe itu fiktif atau tidak. (KP/IS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed