oleh

Bantah “Desa Hantu” Hilang, KPK Temukan 34 Desa Bermasalah Tiga di Antaranya Fiktif

INIKATASULTRA.comAda perbedaan pernyataan yang disampaikan antara pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan desa fiktif atau “desa hantu” penikmat dana desa.

Namun, desa fiktif atau “desa hantu”, di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sudah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Desa hantu tersebut mengakibatkan miliaran kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa, di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 hingga tahun anggaran 2018.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut desa siluman sudah tidak ada usai temuan tersebut mencuat ke publik. Namun hal berbeda justru disampaikan lembaga antirasuah.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, saat ini teridentifikasi sebanyak 34 desa diduga bermasalah. Tiga di antaranya fiktif atau “desa hantu”.

Tiga desa yang diduga fiktif di Konawe itu, adalah Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai dan Desa Morehe Kecamatan Uepai.

“Kita perlu pisahkan hasil investigasi dan hasil pemeriksaan. Investigasi yang dilakukan melalui proses audit, proses penyidikannya sedang berjalan dan sedang disupervisi oleh KPK,” ucap Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Selasa malam (12/11/2019).

KANTOR DESA HANTU DI KONAWE

Sedangkan dalam proses penyidikan, kata Febri pihaknya sekarang sedang melakukan identifikasi soal desa yang diduga bermasalah.

“Untuk proses penyidikan yang sedang berjalan, kami saat ini mengidentifikasi ada sekitar 34 desa yang diduga bermasalah, yang fiktif 3 di antaranya,” jelasnya.

Berkenaan dengan klaim pemerintah, ia meminta kepada semua pihak untuk tidak menentang temuan-temuan yang mungkin muncul dalam proses yang masih berjalan.

“Jika ditemukan desa lain, tidak perlu dipertentangkan juga. Misalnya proses investigasi atau proses audit ditemukan desa-desa yang lain, maka lebih baik itu didalami secara paralel,” tandasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengklaim keberadaan desa siluman sudah tak ada lagi. Ia dan beberapa kementerian terkait sudah melakukan pembahasan terkait laporan desa siluman.

“Iya sudah (hilang), sudah tidak ada,” kata SMI, di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin kemarin (11/11).

Sedangkan untuk membuktikan adanya desa siluman yang dituding menyedot dana desa, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Desa (Mendes) Abdul Halim Iskandar ditantang adu data.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, adu data ini penting dilakukan karena untuk mengetahui fakta tentang desa siluman.

“Sri Mulyani dan Menteri Desa harus adu data dulu, biar tahu ada atau tidak dana desa yang masuk ke desa siluman itu. Sehingga persoalannya tidak kemana-mana,” tutur Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/11).

“Jika memang benar ada desa fiktif, seharusnya bisa diungkap,” imbuhnya. (RMOL/IS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed