oleh

Dua Kasus Besar Jokowi Belum Ditangani KPK, PDIP: Belum Tahu

INIKATASULTRA.comMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD, menyebut ada 2 kasus besar yang disodorkan Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi hingga kini 2 kasus tersebut belum juga diselesaikan.

Dua kasus yang dimaksud Mahfud MD yakni, kasus korupsi pengadaan Heli AW-101 dan kasus mafia Migas di Pertamina Energy Systems (PES) atau Petral.

Menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan belum mengetahui soal dua kasus besar yang dilaporkan Jokowi tersebut.

“Wah, saya belum baca itu, jadi saya belum bisa komentar,” ungkap Arteria kepada Kantor Berita Politik RMOL (Fajar Group), Selasa (12/11/2019).

Awalnya, KPK tak tau soal kasus besar yang dimaksud Mahfud MD. Namun, setelah KPK melakukan pencarian, KPK menemukan dua kasus besar yang dimaksud Menko Polhukam tersebut.

“Sebenarnya ya Pak Mahfud tidak jelas juga menyebut kasus apa dan apa benar Pak Jokowi sebagai pelapor dalam artian secara legal gitu ya,” ucap Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

“Kenapa kami tersebut misalnya kasus Petral, karena sejak awal kan Presiden Jokowi sudah konsen sekali untuk memerangi mafia migas tersebut. Dan KPK juga sudah melakukan penyelidikan pada saat itu sampai kemarin tetapkan satu orang tersangka. Jadi itu justru sudah ditangani dan dalam proses penyidikan ini banyak kerjasama internasional yang harus dilakukan,” ungkap Febri.

Febri melanjutkan, untuk kasus pengadaan Heli AW-101, pihaknya pada 2017 lalu telah bekerjasama dengan POM TNI AU lantaran terdapat tersangka yang berasal dari militer.

“Kasus ini memang sudah cukup lama ya, seingat saya di tahun 2017 saat itu Panglima datang ke KPK bersama Kepala Staf Angkatan Udara (Hadi Tjahjanto) yang sekarang menjadi Panglima dan pada saat itu kami sampaikan bahwa KPK menangani satu orang pihak swasta dan sisanya pelaku atau tersangka yang diduga melakukan korupsi berasal dari militer itu ditangani oleh POM (TNI) AU,” paparnya.

Selain itu, KPK juga masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

“Kami harap itu bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama sehingga kasus ini bisa segera di limpahkan,” terangnya.

Meski begitu, KPK berharap Mahfud MD bisa membantu mengungkap kasus besar tersebut khususnya kasus pengadaan Heli AW-101 karena kapasitasnya sebagai Menko Polhukam bisa lebih leluasa memberikan bantuan kepada KPK.

“Ini harapannya juga bisa menjadi perhatian kita semua termasuk Pak Mahfud sendiri di Kemenko Polhukam ya karena yang bersangkutan juga punya tugas koordinasi. Semoga bisa berkontribusi juga, jadi tidak hanya menyampaikan informasi seperti kemarin tapi juga berkontribusi membantu penegakan hukum yang dilakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengakui ada dua kasus besar yang menjadi konsen Presiden Jokowi. KPK mengaku sudah menangani kedua kasus tersebut.

“Sejauh ini memang ada dua kasus yang menjadi konsen presiden dan sejumlah pihak, sudah kami tangani. Meskipun butuh waktu karena kompleksitas perkara dan perolehan buktinya,” ucap Laode Muhammad Syarif kepada wartawan beberapa waktu lalu. (RMOL/IS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed