oleh

DPR Akan Telusuri Data KPK Soal 1,5 Juta Penerima Dana Bansos Siluman

INIKATASULTRA.com Sebanyak 1,5 juta warga penerima dana bantuan sosial (bansos) di Papua diduga fiktif atau siluman sebab tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan yang terdaftar di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri

Dugaan itu muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan monitoring evaluasi selama sepekan di Papua dan KPK temukan 89 persen data penduduk di Provinsi Papua sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) tidak valid atau fiktif.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengurai bahwa data bantuan sosial itu seharusnya berasal dari Pusat Data & Informasi (Pusdatin) yang dikelola Kementerian Sosial.

Semua data tentang bantuan sosial seharusnya merujuk kepada data yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

“Ada banyak program bantuan sosial yang diberikan berdasarkan data-data tersebut, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Bantuan Iuran JKN-KIS, subsidi energi dan lain-lain,” urainya kepada Kantor Berita Politik RMOL (Fajar Group), Rabu (13/11/2019).

Dengan kata lain, kata politisi Golkar itu, jika KPK menyampaikan ada data bansos sebesar 1,5 juta yang dinilai fiktif, maka akan timbul pertanyaan mengalir ke mana dana tersebut.

Pasalnya angka 1,5 juta penerima fiktif tidak kecil. Jika bantuan PKH masing-masing menerima Rp 1,5 juta, maka ada lebih dari Rp 3 triliun bantuan sosial yang tidak jelas diberikan ke siapa.

“Kami ingin mendalami lebih jauh soal ini. Kami bukan tidak setuju dengan program bantuan sosial. Kami ingin bantuan sosial diberikan kepada penerima yang tepat sasaran,” tegasnya.

“Kami, Komisi VIII DPR RI akan membuat panja verifikasi dan validasi data kemisikinan. Salah satunya akan kami agendakan untuk menelusuri data yang disampaikan KPK tersebut,” pungkas Ace.

Sebelumnya, Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, dari 1,69 juta data penduduk yang menerima bansos, sebanyak 1,5 juta diantaranya tidak sesuai dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“KPK menemukan 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekitar 1,69 juta, tidak padan dengan data NIK,” kata Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11).

Sehingga, dari banyaknya data yang tidak valid tersebut menjadi salah satu bahasan dalam kegiatan monitoring evaluasi yang dilakukan KPK selama sepekan ini sejak Selasa (12/11).

Rapat tersebut dihadiri oleh kepala daerah, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua DPRD di lingkungan Pemprov Papua, perwakilan Kementerian Sosial, Kejaksaan, Polda, Kanwil BPN, BPK, BPKP dan BPS perwakilan Papua.

Dalam rapat tersebut kata Febri, membahas langkah-langkah melembagakan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara sistematik.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen dan rencana aksi pembenahan DTKS oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Papua. KPK mendorong seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Papua untuk melakukan pembenahan basis DTKS tersebut dan data penerima bantuan sosial se-Provinsi Papua.

Tak hanya itu, KPK juga merekomendasikan agar Pemprov, Pemkab dan Pemkot se-Papua secara serius membangun sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP) agar data terpadu peningkatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun dapat diukur.

“Dari 30 pemerintah daerah di Provinsi Papua, baru 3 Kabupaten/Kota yang telah melakukan finalisasi data terpadu, yakni Kabupaten Merauke, Jayawijaya dan Keerom,” ungkap Febri. (RMOL/IS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed